Makalah Pengadilan Negeri


Admin jebidal.com pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas tentang Makalah Pengadilan Negeri

Silahkan langsung Copypaste saja, tetapi baiknya di teliti dulu barang kali ada yang salah ketik baik judul maupun isi postingan Makalah Pengadilan Negeri, jika sudah yakin silahkan dipergunakan sebagaimana mestinya, jika anda beruntung ada link downloadnya, jangan ragu dan bimbang lansung download saja, semoga blog ini memberi manfaat.

Alangkah baiknya Anda membaca dengan teliti, supaya apa apa yang ada di blog ini bisa bermanfaat, jika hasil dari postingan di blog ini kurang memuaskan, silahkan cari di kotak pencarian [Search Here] atau [Search], kalau tidak salah admin taro di bawah artikel postingan [untuk view handphone/ smartphone atau sejenisnya] dan bagian samping kanan [untuk view via destop/ PC/ Laptop dan sejenisnya], dan semoga hasil dari pencarian blog ini dapat mempermudah Anda dalam menjelajah isi blog jebidal.com ini. selamat berselancar.

Postingan Lainnya yang berhubungan dengan Makalah Pengadilan Negeri

  • Makalah Peradilan Tata Usaha Negara
  • Makalah Peradilan Umum
  • Makalah Peradilan Agama
  • Ushul Fiqh Sekitar Hukum
  • semoga dengan mengunjungi jebidal.com, anda mendapatkan informasi menarik dan dapat bermanfaat bagi anda, dalam situs jebidal.com menitik beratkan pembahasan yang berkaitan dengan pendidikasn, seperti makalah, materi pelajaran, contoh soal ujian dengan jawabannya, contoh skripsi, contoh tesis, dan info menarik serta unik lainnya. Anda sedang membaca postingan yang berjudul Makalah Pengadilan Negeri
    Admin jebidal.com juga mempermudah pengunjung untuk mendapatkan manfaat dari blog jebidal.com, silahkan jelajahi setiap sudut dari blog ini, semoga menemukan yang Anda cari. Selamat menelusuri blog ini. Anda sedang membaca postingan yang berjudul Makalah Pengadilan Negeri.

    Jika Anda ingin mendapatkan update dari blog jebidal.com, silahkan follow twitter @jebidal, ini link langsungnya @jebidal
    Jika Anda lebih suka mainan facebook jangan ragu untuk like fan page jebidal.com ini link langsungnya Jebidal.com on Facebook
    dan jika Anda lebih betah menggunakan akun Gplus Anda, jebidal.com juga punya silahkan follow saja, ini link langsungnya jebidal.com on Gplus

    Mari Kita simak lebih detailnya tentang Makalah Pengadilan Negeri

    Makalah Pengadilan Negeri

    Pengadilan Negeri

    Makalah Pengadilan Negeri,makalah peradilan umum,makalah pengadilan agama,makalah pengadilan niaga,makalah pengadilan pajak,makalah pengadilan hubungan industrial,makalah pengadilan ham,makalah pengadilan militer,pengertian pengadilan negeri,Pengadilan Negeri,

    Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

    Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

    Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

    Pengadilan Negeri di masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad.

    BAB I


    PENDAHULUAN
    A.    Latar Belakang Masalah
        Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas nasional’. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya. Diperlukan aturan-aturan yang bersifat memaksa menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam bermasyarakat pada suatu Negara , maka Negara membuat suatu aturan hukum. Perilaku masyarakat tidak boleh bertentagan dengan peraturan hukum yang asa pada Negara.
         Setiap ada pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak, maka pada asasnya pelaku pelanggar dapat di tegur atau di hadapkan ke muka lat perlengkapan Negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan hukum tersebut. Alat Negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan hukum itu adalah Pengadilan. Pengadilan merupakan suatu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Lembaga Institusi  Hukum Pengadilan, maka setiap ada pelanggaran hukum atau pelanggaran hak masyarakat dilarang utuk menyelesaikan sendiri secara sewenang-wenang, tindakan seperti ini di sebut egensichatting.
        Pengadilan merupakan suatu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, kekusaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peradilan yudikatif berada di tangan Badan Pengadilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
        Peran Pengadilan sangat penting bagi Negara karena menjadi Badan Pengadilan di Indonesia yang memiliki tugas mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum. Selain itu pengadilan di gunakan untuk mencari kedilan.
    B.     Rumusan Masalah
                Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
    1.      Apakah yang dimaksud Pengadilan ?
    2.      Apakah tugas dan peran Pengadilan ?
    3.      Susunan Pengadilan di Indonesia ?
    4.      Apa saja tugas dan Kekuasaan Pengadilan Umum di Indonesia ?
    5.      Apa saja tugas dan Kekuasaan Pengadilan Militer di Indonesia ?
    C.    Tujuan Penelitian
    1.      Untuk mengetahui pengertian dari Pengadilan.
    2.      Untuk mengetahui tugas dan Peran Pengadilan sebagai Lembaga Institusi hukum di Indonesia.
    3.      Untuk mengetahui susunan Pengadilan di Indonesia.
    4.      Untuk mengetahui tugas , kekuasaan dan wewenang dari Pengadilan  Sipil di Indonesia.
    5.      Untuk mengetahui tugas , kekuasaan dan wewenang dari Pengadilan  Militer di Indonesia.
    D.    Metode Penelitian
    Metode yang digunakan adalah
    1.      Deskriptif
    2.      Kajian Pustaka dilakukan dengan mencari literatur di internet dan buku-buku

    BAB II


    PEMBAHASAN

    1. Pengertian Pengadilan

    Pengadilan berasal dari kata adil yang artinya sama berat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Dalam hal ini, Pengadilan itu berarti Dewan atau Majelis yang mengadili perkara. Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi , dimana kekuasaan publik di tetapkan oleh Otoritas Hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal Sipil , Buruh , Administratif , dan Kriminal di bawah kekuasaan hukum.

    Pengadilan merupakan Badan atau Lembaga Institusi Hukum resmi yang di buat atau didirikan oleh Negara untuk mengurusi masalah pelanggaran hukum. Pengadilan bertugas mengadili dan memberi sanksi hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Diberi kewenangan mengadili orang yang melanggar hukum yaitu menerima, memeriksa, memutuskan perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam negara dengan system common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pengendalian sosial yaitu untuk mengadili, menyelesaikan secara hukum dan negara, serta memberikan hukuman terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum.

    Pengadilan memiliki fungsi membuat keputusan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Keputusan pengadilan di samping berdasarkan norma hukum, juga mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

    Pengadilan mewujudkan aturan-aturan tertulis yang mengatur tentang ketertiban sosial bagi anggota masyarakatnya. Alat pengadilan terdiri dari jaksa sebagai penuntut pelaku agar dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengacara bertugas mendampingi pelanggar hukum (terdakwa) yaitu untuk membe-rikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bagi terdakwa, dan hakim yang bertugas menjatuhkan hukuman setelah menjalani proses persidangan.

     

    Dasar hukum adanya suatu Pengadilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

    1)      Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2001 Pasal 24

    Ayat 1 :

    “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan ”

    Ayat 2 :

    “ Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “

    2)      Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2001 Pasal 24A

    Ayat 1 :

    “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

    Ayat 2 :

    “ Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum “

    Ayat 3 :

    “ Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden “

    Ayat 4 :

    “  Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung “

    Ayat 5 :

    “ Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang “

    3)      Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2004

    Pasal 10

    “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya meliputi : badan peradilan dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.

    Dalam kenyataan sekarang ini Pengadilan berjalan secara mereka tanpa pengaruh atau kepentingan lembaga pemerintahan lain dalam mengambil suatu keputusan.

    1. Tugas dan Peran Pengadilan sebagai Lembaga Institusi hukum

         Tugas utama dari Pengadilan adalah memberikan hukuman pada pelaku pelaggaran hukum dalam perkara perdata dan perkara dan pidana. Perkara Perdata adalah suatu perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Misalnya : perselisihan tentang perjanjian jual beli atau sewa-menyewa.

    Perkara Pidana adalah suatu perkara tentang pelanggaran atau kajahatan terhadap suatu kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang bersifat suatu penderitaan. Lapangan kepidanaan meliputi hal pengusutan, penuntutan, penyelidikan, penahanan.

    Pengadilan memiliki kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang berasal dari Badan Negara lainnya. Semua putusan dari masalah atau perkara Pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum di Indonesia. Kecuali yang di tetapkan oleh undang-undang. Sidang Pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim senantiasa di nyatakan dengan pintu terbuka.

    Di dalam masyarakat, Lembaga Institusi Hukum Pengadilan mempunyai peran penting dalam masyarakat .Bertugas melindungi masyarakat melalui upaya-upaya penanganan tindak kejahatan. Melakukan pencegahan kejahatan yag ada di masyarakat dengan cara memberikan hukuman , salah satunya adalah merahabilitasi pelaku tindak kejahatan . Bukan hanya itu, Pengadilan juga harus melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM yang menjadi sebuah ancaman di masyarakat . Pengadilan juga harus menegakkan the rule of law . Penghormatan pada hukun dengan menjamin adanya due process of law,memperlakukan pelaku tindak pidana dengan wajar sesuai aturan hukum yang berlaku . Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemindaan yang di anut . Pengadilan juga harus membantu dan memberikan nasehat kepada korban kejahatan.

    Tugas Pengadilan adalah mengadili secara umum UU No.14 tahun 1970 yaitu:

    1)      Menyelesaikan suatu perkara dengan memberika suatu keadilan

    2)      Menegakkan hokum

    3)      Membentuk hokum

    4)      Saling memberi bantuan antara Pengadilan dalam kepentingan peradilan

    5)      Bertugas dan berwenang untuk memberikan keterangan, pertimbagan, dan nasehat-nasehar entang hokum yang di minta oleh Lembaga Negara lain , baik pusat maupun daerah.

    1. Susunan Pengadilan di Indonesia.

          Di Indonesia terdapat berbagai Instansi Lembaga Hukum resmi Pengadilan yang mengatur jalanya keseimbangan hokum di Indonesia . Tiap-tiap lwmbaga pegadilan memiliki kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara yang berbeda-beda , terbagi menurut sifarnya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia . Pembagian kewenangan di namakan atributir van rechtmacth .

    Susunan Pengadilan pada permulaan zaman kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ialah sebagai berikut :

    1)      Pengadilan Umum :

    1. Pengadilan Kewedanaan
    2. Pengadilan Kabupaten
    3. Pengadilan Negeri
    4. Pengadilan Tinggi
    5. Pengadilan Mahkamah Agung

    2)      Pengadilan Agama :

    1. Rapat Agama
    2. Mahkamah Tinggi Islam

    Sekarang di Indonesia terdapat bermacam-macam Pengadilan , yang dapat di bedakan sebagai berikut :

    1)      Pengadilan Sipil :

    1. Pengadilan Umum :
    2. Pengadilan Negeri
    3. Pengadilan Tinggi
    4. Mahkamah Agung
    5. Pengadilan Khusus :
    6. Pengadilan Agama
    7. Pengadilan Adat
    8. Pengadilan Administrasi Negara

    2)      Pengadilan Militer :

    1. Pengadilan Tentara
    2. Pengadilang Tentara Tinggi
    3. Mahkama Tentara Agung
    1. Pengadilan Negeri

          Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum,yang mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara, baik perkara pidana maupun perdata. Pengadilan ini di peruntukan semua golongan penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang berada di Indonesia.    

    Perkara-perkara yang ada , di adili oleh seorang hakim yang di bantu oleh seorang Panitera. Panitera adalah seorang yang mengamati kegiatan persidangan dan mencatat inti persidangan. Panitera bertugas mencatat hasil keputusan hakim. Pada pengadilan Negeri ada seorang kepala , wakil kepala , dan beberapa orang hakim dibentuk oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera pengganti.

     

    Daerah hukum Pengadilan Negeri pada asasnya meliputi satu daerah tingkat II. Pada Pengadilan Negeri ada seorang kepala, wakil kepala , dan beberapa orang hakim di bentuk oleh panitera dan beberapa orang panitera pengganti . Pengadilan Tingkat Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten atau kota. Sampai pada saat ini jumlah Pengadilan Negeri seluruh Indonesia adalah 60 buah Pengadilan Negeri Klas I dan 186 buah Pengadilan Negeri Klas II.

    Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten atau kota. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri di tempatkan suatu Kejaksaan Negeri yang terdiri dari seorang atau lebih Jaksa dan Jaksa-jaksa Muda.

    Kejaksaan negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten atau kota. Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan .

    Kejaksaan alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana pidana terhadap si pelanggar hukum pidana . Peranan seorang jaksa tidak ada dalam perkara perdata . Di samping itu kejaksaan di bebani pula dengan tugas pengusutan pelanggaran pidana yang telah terjadi dan tugas pelaksanaan keputusan hakim. Jabatan Struktural yang ada di Pengadilan Negeri  :

    1)      Ketua

    2)      Wakil ketua

    3)      Sekretaris

    4)      Wakil sekretaris

    Jabatan fungsional yang ada di Pengadilan Negeri :

    1)     Pimpinan,

    2)     Hakim anggota

    3)      Panitera

    4)     Sekretaris

    5)     Jurusita

    Fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hal lain yang menjadi tugas dan kewenangannya, antara lain :

    1)      Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.

    2)      Tentang ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

    3)      Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

    4)      Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

    5)      Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

    6)      Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

    7)      Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

    Tugas Ketua Pengadilan :

    1)      Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

    2)      membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakin untuk diselesaikan.

    3)      menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

    4)      melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

    5)      menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu: korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika,pencucian uang, perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara

    Tugas Hakim di Pengadilan Negeri :

    1)      Menerima , memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang di ajukan kepadannya

    2)      Bertanggung jawab atas berita acara di persidangan

    3)      Mengemukakan pendapat dalam musyawarah

    4)      Mengambil putusan berdasarkan musyawarah

    5)      Wajib menandatangani Putusan yang di ucapkan dalam persidangan.

    Tugas Panitera Pengadilan :

    1)      Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil Panitera, Panitera muda, dan Panitera Pengganti.

    2)      Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

    3)      Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

    4)      Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan dan dalam daftar perkara tersebut, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya

    5)      Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

    6)      Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa dari ruang kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

     

    Sekretaris :

               Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi                            umum Pengadilan serta ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

    Tugas Jurusita :

    1)      Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang.

    2)      Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

    3)      Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

    4)      Membuat berita acara penyitaan, salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

    5)      Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

    Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri

    1. a) Pengangkatannya sebagai berikut:
    2. b) Warga Negara Indonesia
    3. c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    4. d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
    5. e) Sarjana hokum
    6. f) Berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun
    7. g) Sehat jasmani dan rohani.
    8. h) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
    9. i) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,  termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
    10. j) Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
    11. k) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri diambil atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.

     

    1. l) Pemberhentiannya sebagai berikut:

    diberhentikan dengan hormat karena:

    1. Permintaan sendiri
    2. Sakit rohani dan jasmani terus menerus
    3. Telah berumur 65 tahun
    4. Tidak cakap dalam menjalakan tugas

    Diberhentikan dengan tidak terhormat:

    1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
    2. Melakukan perbuatan tercela
    3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan
    4. Melanggar sumpah jabatan
    5. Melanggar sumpah atau jabatan

                        Pengadilan Tinggi

    Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua biasa di sebut tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana , yang telah diadili dan diputuskanoleh Pengadiilan Negeri pada tingkat pertama . Pemeriksaan disini hanya atas dasar pemeriksaan berksas perkara saja kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk merndengarkan para pihak yang berperkara.

    Pengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah :

    1. Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya
    2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukum dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
    3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
    4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.

    Adapun kekuasaan mengadili Pegadilan Tinggi adalah :

    1. Memutuskan dalam tingat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya
    2. Memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
    3. Melakukan pengawasan terhadap jalanya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu di selenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
    4. Perbuatan hakim Pegadilan Negeri di dalam daerah hukunya diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Tinggi.
    5. Utuk kepentingan keadilan Negara dan keadilan , Pengadilan Tiggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang di perlu kepada Pengadilan dalam daerah hukumya
    6. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat utuk member penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

    Sampai saat ini jumlah Pengadilan Tinggi di seluruh Indoesia adalah 20 yakni :

    1. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
    2. Pengadilan Tinggi Bandung
    3. Pengadilan Tinggi  Surabaya
    4. Pengadilan Tinggi  Semarang
    5. Pengadilan Tinggi  Banda Aceh
    6. Pengadilan Tinggi  Medan
    7. Pengadilan Tinggi Menado
    8. Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
    9. Pengadilan Tinggi Palembang
    10. Pengadilan Tinggi  Padang
    11. Pengadilan Tinggi  Bajarmasin
    12. Pengadilan Tinggi Denpasar
    13. Pengadilan Tinggi Ambon
    14. Pengadilan Tinggi Jaya Pura
    15. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
    16. Pengadilan Tinggi Kendari
    17. Pengadilan Tinggi Jambi
    18. Pengadilan Tinggi Palu
    19. Pengadilan Tinggi Pontianak
    1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

    Other articles you might like;

    Postingan Lainnya;


Terimakasih sudah membaca postingan yang berjudul
Semoga isi dari postingan blog ini bisa bermanfaat, sekali lagi admin jebidal.com ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk membagikan isi dari blog ini. Silahkan Share Postingan yang membahas tentang Makalah Pengadilan Negeri

cari di kotak pencarian ini